apa itu tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. apa itu tugas pembantuan

 
 Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerahapa itu tugas pembantuan  Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Daerah untuk Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan, serta Koordinator Wilayah Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan. Live Webinar Kelas online interaktif dengan akses yang nyaman, mudah, dan fleksibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Subjek. 32 Tahun 2004. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. J Franseen. INI JAWABAN TERBAIK 👇. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan,. Kegiatan dekonsentrasi yang. Komunikasi yang lebih efisien. pengelolaan dana tugas pembantuan. Helper merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki tugas untuk membantu pekerjaan orang lain atau kelompok. Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. LAMPIRAN I. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. Peraturan dan Kebijakan;Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. INI JAWABAN TERBAIK 👇. Definisi Pekerja Penuh Waktu Adalah. Yang dimaksud dengan “penyerahan” adalah tindakan menyerahkan sepenuhnya semua urusan pemerintahan di daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sendiri sebagai urusan dalam negerinya. agar tugas yang diberikan sesuai. . administratif) serta tugas pembantuan (medebewind). Keputusan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan DIPA untuk masing-masing satker pada suatu Kementerian Negara/ Lembaga. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atauPemerintahan daerah bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2), menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Pasal 18 ayat 5), serta berhak untuk. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan. Pengertian tugas pembantuan adalah: tugas pembantuan : Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada. 33 Tahun 2004 sebagaimana tercantum pada pasak 1. Perbedaan United Kingdom, Britania Raya dan Inggris; Apa itu tugas pembantuan dan dekonsentrasi ? Galaxy S5 vs Xperia Z2, Mana Paling Canggih? Cara Mengatasi Adf. Humas juga berfungsi untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian. tugas pembantuan. KEDUDUKAN Bappeda merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah; Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan. Tiga Tugas Pembantuan. Pasal 5. Dasar hukum ini mengatur tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pada implementasi dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Wujud dari pelaksanaan. Definisi. Bawahan tidak mungkin melakukan hal yang tidak diberikan izin untuk melakukannya karena dia tahu ia tidak diizinkan untuk mengambil inisiatif apa. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi. Pasal 55 KUHP menyatakan: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Pasal 18 Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan. Perbedaan Prinsip Perbuatan Pidana Dan „Strafbaarfeit‟ D. Tugas Pembantuan. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Presiden merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat pusat. tahan nasional tanpa perlu berbuat apa-apa, terutama dalam hal perencanaan. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana B. Delegasi Umum. Urusan pemerintah yang dapat ditugaspembantukan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang. Panduan SiRUP. Proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan menimbulkan pertanyaan apakah proses. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum " yang berarti pusat. Belanja barang untuk. Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; c. 4. Delegasi umum merupakan pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan. Melihat dari definisi governance, yang telah didefisinikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Jumat, 25 Mar 2022 17:36 WIB. Melahirkan inovasi dan fleksibilitas. 7. 4. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila semua peraturan ditaati oleh anggota. termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan” (Nurcholis, 2007: 16). dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur. Anggaran, perencanaan, evaluasi, semuanya diserahkan ke daerah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Kenali jurusan kuliah, tempat kerja, tugas, job description, dan skill resepsionis berikut. aka Undang- undang No. 2. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitU dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. com - Fungsi utama humas dalam organisasi adalah menjembatani organisasi dengan publik. Tugas tersebut susah dikontrol guru bisa jadi tugas itu digarap oleh orang beda yang lebih berpengalaman dari siswa. . Definisi. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Waktu itu GBHN dan Repelita sebagai instrument utama dari penye-. 7. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat tiga asas otonomi daerah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai wilayah Indonesia. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonnomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mengutip situs Kemenkeu, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Ada beberapa kompetensi dan tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter anestesi, yaitu: Melakukan penilaian kondisi pasien praoperasi. Berikut definisi dan pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari beberapa sumber buku:. d. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi, adapun beberapa tujuan dari dekonsentrasi ini diantaranya sebagai berikut: 1. Pemberian tugas terlalu tidak jarang. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Mohon untuk dapat diperdomani ya Bapak/Ibu satuan kerja. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Jenis-jenisnya – Tahukah Grameds? Ada salah satu elemen penting yang digunakan untuk membentuk suatu negara. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi. Hani Handoko. Tugas pembantuan atau biasa disebut dengan asas medebewind, adalah keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. 1. Namun negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu. 3. (2 ) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengaturdanmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh daerah maupun desa. 2. Menurut PP No. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah. Kewarganegaraan ganda tidak apa-apa. Menurut Amiruddin Saleh, dkk dalam buku Etika Profesi Komunikasi (2021), humas (hubungan masyarakat) adalah upaya yang. especial principal, decentralization, dekonsentrasi anda medebewind (Tugas Pembantuan). In the united state corridor, dekonsentrasi and decentralization dekonsentrasi and decentralization cannot be dichotomized, both have to fill and strengthen each other. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur. Penjelasan Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur. tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, ketiga konsep ini banyak mengemukan dalam analisis atas negara kesatuan (unitary state), khususnya dalam pembangina kewenangan antara pusat dan daerah. [1] Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerindah. Kemudian, melansir dari Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam laman jdih. pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintahsendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi. Perbedaan Implementasi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah B. dan memberi kesempatan daerah untuk membangun. Perkakas. In the united state corridor, dekonsentrasi and decentralization dekonsentrasi and decentralization cannot be dichotomized, both have to fill and strengthen each other. Video Tutorial/cara merevisi paket RUP baik itu Pembatalan, satu ke satu, satu kebanyak. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Hans. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi. Apa itu Pengawasan Intern?. Delegasi umum merupakan pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan. BrainlyMenurut PP No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. b. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan digelar karena tak semua wewenang dan tugas pemerintahan bisa dilaksanakan. c. Dalam peraturan tersebut tentu dijelaskan apa itu pemerintah daerah beserta tugas pemerintah daerah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan. Mar 6, 2017 · Maksud Tugas Pembantuan. Untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan. Pasal 18 B ayat (1) 10. Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi. Berbeda dari sebelumnya, pendaftaran Badan Ad. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. id - Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 25 Juli, 2021menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai. Oleh karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/L atau RDP BUN harus dilakukan dengan baik, benar dan lengkap. Asas-asas dalam otonomi daerah meliputi asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b. 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). 30. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain dalam kesatuan untuk. 26 adalah sebagai berikut: “Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Mengembangkan lebih banyak pemimpin. a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi, asas. Hukum Tata Negara: Definisi, Asas hingga Sumbernya (Foto: Dok. Berikut penjelasannya: Sekretariat Daerah. Helper dapat. JAKARTA - Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan yang berlaku. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Langkah langkah dalam melakukan pengawasan?. 26 1. old. Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas pembantuan. Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan kepada masyarakat otonom. TUGAS-TUGAS Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan, mempersiapkan, dan membahas tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai wewenang Kepala Daerah, pada pasal 65 ayat (2) huruf e yang menyebutkan “melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengacu pada pasal 18 UUD ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Prinsip pendanaan Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan. 2. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. 3. Tujuan Pidana MODUL III : Perbuatan Pidana A. Kita lebih dulu mengulas kepanjangan dari akronim dan pengertian LKPJ itu sendiri. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tirto. desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam menyeleng-garakan pemerintahan di daerahnya. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker) 5. ISBN: 978-602-72593-5-5. Tjandra, Riawan, 2009, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Ke-II, Penerbit P. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi – Pengertian, Kelemahan, Dampak, Contoh, Bentuk, Hakekat : Pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari. Definisi dana Tugas Pembantuan. 5Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan : l. Definisi Desentralisasi. 4 Jumlah dana perimbangan ditetapkan disetiap tahun anggaran dalam pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 2. Rumus Aktiva Tetap, Pengertian dan Jenis-jenisnya. Jabatan : Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 197407081993111001 Nama : Edi Samsudin Nasution, SE, M. pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari APBD; 3. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.