undang undang tentang pengelolaan sampah. May 7, 2008 · Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. undang undang tentang pengelolaan sampah

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Undang-Undang: 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pengelolaan 2008 Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Mengingat : 1. Dari jumlah timbulan sampah. Tentang Pengelolaan Sampah. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 6 UU No. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 6. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. melanggar larangan yang ditetapkan dalam UU No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 649); Undang-lJndang Nomor 18 Tahun. Undang -Undang Nomor 15 Tah un 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II. mengimpor sampah;TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEMBOKREJO, Menimbang : a. Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 32 Th 2007; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2009; UU No. Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 6 UU No. Bank Sampah Unit. 3) Undang-Undang No. Feb 14, 2023 · Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Slawi. Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang. bahwa untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sep 11, 2019 · 5. Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa karakteristik sampah yang dikelola meliputi 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai 1 Artikel Skripsi. bahwa. Draft Undang-Undang tersebut akan diajukan pada tahun ini. Hubungan Antar Peraturan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN - 2 - Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,. Bank Sampah Unit. Aceh Jaya No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya. C. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan. Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2013. TENTANG. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang sistematis,. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BAB I KETENTUAN UMUM . Kegiatan pengelolaan sampah merujuk UU tersebut merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. Pemerintah perlu. DAMPAK PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG No. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. 3 Pengertian pengelolaan dan penanganan sampah Menurut Undang Undang - nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penganan sampah. Pengolahan sampah yang seperti ini tentunya. PENGELOLAAN SAMPAH - PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. “Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah”, Jurnal Aspirasi, Vol. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Selain itu, sistem persampahan ini juga berpotensi mendatangkan masalah pada lingkungan, terutama dari air lindi yang dapat mencemari air tanah serta timbulnya bau dan lalat yang mengganggu [2]. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 2. pah adalah sisa Sam kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. 69, TLN NO. 2. pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pro. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. TATA KELOLA BANK SAMPAH. 2008/NO. TPA1. Pengertian tentang pengelolaan sampah menurut undang-undang No. T. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU. 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat18. Redaksi. 2. Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan. 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 11 – Pasal 16). 2. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. b. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Next Post →. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. Undang – Undang no. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sejak diundangkannya Undang-Undang No 18 tentang Pengelolaan Sampah KLHK terus berkomitmen dan mengambil peran mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mendoorong implementasi ekonomi sirkular serta mendorong upaya pencapaian target pengelolaan sampah yakni 30% pengurangan sampah dan 70%. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Dalam Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1. PENDAHULUAN Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek seperti prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen, dan kewajiban partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. "Penutupan ini kan, bukan pertama kalinya. Undang-undang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah di jalan daerah mereka. 2009. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. Dalam Undang-Undang ini diatur bagaimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik. Kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah ; 2. -----, 2008. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengelolaan persampahan yang komprehensif sehingga dapat berjalan secara proposional, profesional, efisien dan. PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 : Setiap orang dilarang: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang­undangan ke dalam. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Pasal 1 . Pasal 17 ayat (3) Undang-U. Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Senat AS Loloskan Undang-undang Darurat Cegah Government Shutdown. masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; c. Dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. Kementerian Lingkungan Hidup. tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 18 Gunawan. E. Jun 17, 2020 · Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa dalam setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan ataupun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non. 6522. 23 Halaman. Kajian Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) di Kota Padang Teknik Lingkungan tahun 2019. perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan sampah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18. 26 Tahun 2007 pasal 11 tentang penataan ruang, dimana pemerintah. Jakarta. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. PENDAHULUAN 1. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. 19 Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya; d. PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL . 2. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. U. 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, TambahanUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Beberapa literature mendefinisikan sampah sebagai semua yang dibuang karena tidak bermanfaat atau tidak diinginkan kehadirannya. Jumlah tersebut naik 22,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 2021 yang sebanyak 29,44 juta ton. ABSTRAK: Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. 18 Tahun 2008), pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Malia, 2018), penggunaan insenator (nasional. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat. E. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan. Mengingat : 1. 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tahmbahan Lembaran Daerah Nomor 5); 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik. bahwa populasi penduduk yang mengakibatkan pola konsumsi terus meningkat berpotensi meningkatkan volume, jenis dan karateristik sampah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah; adanya persepsi yang salah tentang sampah. Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. TENTANG. 1. Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran. 2003. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Akhmad Sodiq mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah riset tentang pengelolaan sampah berkelanjutan yang tepat di Indonesia dan menjalin kolaborasi dengan masyarakat. Walikota. Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-U. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan. skripsi thesis, uin sunan kalijaga yogyakarta. Meskipun mandat Undang-undang No. TPA di Jakarta pada tahun 2004. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. MALUKU TENGGARA : 17 HAL. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pengelolaan Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008), adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah18. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 8. Untuk sampah dan limbah, Indonesia sudah memiliki ketentuan tentang impornya, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan menteri, yang pada dasarnya: Melarang impor sampah dan limbah tertentu sepenuhnya; dan; Mengizinkan impor limbah dengan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DËNGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA DELI SERDANG, : jellis dan yang ini dengan teknik. 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau ( RTH ); 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil; 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nomor. Menetapkan : PERATURAN DESA MAKMUR SEKALI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Ia mengingatkan, Undang-undang No.